BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kabupaten Sidoarjo
Persyartan Layanan :Suat permohonan mutasIFotocopy SK CPNS dilegalisirFotocopy SK PNS dilegalisirFotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir...
263
Syarat Pelayanan :Surat permohonan dari Instansi (maksimal dikirimkan H-2)Menginap di Kabupaten Sidoarjo (Jika ada rencana menginap dan permohonan...
82
Persyaratan Pelayanan : 1. PNS Sebagai Tergugat :Mengisi form adanya gugatan perceraianScan Buku NikahSK Pangkat Terakhir/SK PPPK (Perjanjian...
120
Syarat layanan Izin Melakukan Perkawinan:Surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKDForm izin perkawinanScan SK PNSScan SK CPNSScan KK...
2242
1. Syarat Layanan Legalisasi Dokumen Menunjukkan Dokumen AsliFotokopi dokumen yang akan dilegalisir (Maksimal 5 Lembar)2. Sistem Mekanisme dan...
91
1. Persyaratan Layanan Penerimaan Magang Mahasiswa / SMKSurat permohonan Magang bagi SMK/MahasiswaSurat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan...
192
Syarat Layanan Peminjaman Ruangan :Bagi Pemohon di Lingkungan Pemkab Sidoarjo : Surat Permohonan yang berisi maksud, tujuan, dan waktu peminjaman...
890
PERSYARATAN Kartu Pegawai (KARPEG) SK Pengangkatan Menjadi CPNS SK Kenaikan Pangkat terakhir SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan...
10133
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL Persyaratan • Kartu Pegawai (KARPEG) • ...
1130
Formulir Permintaan ke- 2 SK PensiunFotocopy SK Pensiun yang hilang / rusakPas Foto 3 x 4Asli dan Surat Keterangan Kehilangan SK Pensiun dari...
152
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
1653
Syarat Pelayanan Pengelolaan Persuratan :1. Persuratan elektronik/manual melalui E-BuddyDitujukan ke alamat :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
50797
Syarat layanan penerbitan Cuti Besar :1. Melampirkan Bukti penyetoran ONH untuk Cuti Besar melaksanakan Ibadah Haji 2. Permohonan Cuti ditujukan...
764
Syarat layanan penerbitan Cuti Melahirkan : 1. Melampirkan Surat Dokter (keterangan perkiraan melahirkan).2. Permohonan Cuti ditujukan kepada...
1113
Syarat layanan penerbitan Cuti Sakit :1. Surat keterangan dokter 2. Hasil uji kesehatan dari Tim yang ditetapkan oleh menteri yang...
942
Syarat Pelayanan Peminjaman Arsip :1. Hadir langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan Menyampaikan surat...
909
Syarat Layanan Dana Sosial PNS / Suami / Istri / Anak / Orang Tua Meninggal Dunia :1. Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI...
1373
Syarat Layanan Dana Sosial PNS Rawat Inap :Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo tembusan Kepala BKD...
803
Syarat layanan penerbitan Karis / Karsu 1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD2. Blangko Laporan Perkawinan...
1323
Syarat layanan izin pencalonan Kepala Desa :1. Surat Pengantar dari unit kerja kepada Bupati tembusan Kepala BKD 2. Foto Copy Karpeg, SKP, KTP, KSK...
861
Syarat layanan Jaminan Kematian (JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
444
Syarat layanan Jaminan Kematian(JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
423
No. SK : 857/313 /438.6.4/2020 Persyaratan Melampirkan fotokopi surat izin melakukan perkawinan / surat dokter / surat kematian / kartu...
1079
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
507
P NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Klaim DANA...
664
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat izin...
880
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Tugas Belajar PNS...
1085
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
1344
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
638
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
638