BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kabupaten Sidoarjo
Persyartan Layanan :Suat permohonan mutasIFotocopy SK CPNS dilegalisirFotocopy SK PNS dilegalisirFotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir...
385
Syarat Pelayanan :Surat permohonan dari Instansi (maksimal dikirimkan H-2)Menginap di Kabupaten Sidoarjo (Jika ada rencana menginap dan permohonan...
114
Persyaratan Pelayanan : 1. PNS Sebagai Tergugat :Mengisi form adanya gugatan perceraianScan Buku NikahSK Pangkat Terakhir/SK PPPK (Perjanjian...
165
Syarat layanan Izin Melakukan Perkawinan:Surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKDForm izin perkawinanScan SK PNSScan SK CPNSScan KK...
2384
1. Syarat Layanan Legalisasi Dokumen Menunjukkan Dokumen AsliFotokopi dokumen yang akan dilegalisir (Maksimal 5 Lembar)2. Sistem Mekanisme dan...
121
1. Persyaratan Layanan Penerimaan Magang Mahasiswa / SMKSurat permohonan Magang bagi SMK/MahasiswaSurat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan...
277
Syarat Layanan Peminjaman Ruangan :Bagi Pemohon di Lingkungan Pemkab Sidoarjo : Surat Permohonan yang berisi maksud, tujuan, dan waktu peminjaman...
928
PERSYARATAN Kartu Pegawai (KARPEG) SK Pengangkatan Menjadi CPNS SK Kenaikan Pangkat terakhir SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan...
10400
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL Persyaratan • Kartu Pegawai (KARPEG) • ...
1186
Formulir Permintaan ke- 2 SK PensiunFotocopy SK Pensiun yang hilang / rusakPas Foto 3 x 4Asli dan Surat Keterangan Kehilangan SK Pensiun dari...
180
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
1733
Syarat Pelayanan Pengelolaan Persuratan :1. Persuratan elektronik/manual melalui E-BuddyDitujukan ke alamat :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
50969
Syarat layanan penerbitan Cuti Besar :1. Melampirkan Bukti penyetoran ONH untuk Cuti Besar melaksanakan Ibadah Haji 2. Permohonan Cuti ditujukan...
792
Syarat layanan penerbitan Cuti Melahirkan : 1. Melampirkan Surat Dokter (keterangan perkiraan melahirkan).2. Permohonan Cuti ditujukan kepada...
1226
Syarat layanan penerbitan Cuti Sakit :1. Surat keterangan dokter 2. Hasil uji kesehatan dari Tim yang ditetapkan oleh menteri yang...
1008
Syarat Pelayanan Peminjaman Arsip :1. Hadir langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan Menyampaikan surat...
937
Syarat Layanan Dana Sosial PNS / Suami / Istri / Anak / Orang Tua Meninggal Dunia :1. Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI...
1433
Syarat Layanan Dana Sosial PNS Rawat Inap :Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo tembusan Kepala BKD...
848
Syarat layanan penerbitan Karis / Karsu 1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD2. Blangko Laporan Perkawinan...
1388
Syarat layanan izin pencalonan Kepala Desa :1. Surat Pengantar dari unit kerja kepada Bupati tembusan Kepala BKD 2. Foto Copy Karpeg, SKP, KTP, KSK...
926
Syarat layanan Jaminan Kematian (JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
471
Syarat layanan Jaminan Kematian(JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
450
No. SK : 857/313 /438.6.4/2020 Persyaratan Melampirkan fotokopi surat izin melakukan perkawinan / surat dokter / surat kematian / kartu...
1124
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
545
P NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Klaim DANA...
717
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat izin...
907
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Tugas Belajar PNS...
1157
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
1410
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
688
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
672