BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kabupaten Sidoarjo
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
604
Persyaratan Pelayanan Penerimaan Tamu / Kunjungan Kerja:1. Menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi:a. Identitas pemohon yang meliputi nama...
477
Syarat Pelayanan Pengelolaan Persuratan :1. Persuratan elektronik/manual melalui E-BuddyDitujukan ke alamat :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
1870
Syarat Layanan Peminjaman Ruangan :1. Menyampaikan surat permohonan peminjamanruangan tertulis yang berisi:a. Identitas pemohon yang meliputi nama...
366
Syarat Pelayanan Peminjaman Arsip :1. Hadir langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan Menyampaikan surat...
285
Syarat Layanan Dana Sosial PNS / Suami / Istri / Anak / Orang Tua Meninggal Dunia :1. Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI...
489
Syarat Layanan Dana Sosial PNS Rawat Inap :Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo tembusan Kepala BKD...
448
Syarat layanan Izin Melakukan Perkawinan:1. Surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD2. Form. Permohonan izin kawin3. Foto copy SK...
428
Syarat layanan penerbitan Karis / Karsu 1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD2. Blangko Laporan Perkawinan...
615
Syarat layanan izin pencalonan Kepala Desa :1. Surat Pengantar dari unit kerja kepada Bupati tembusan Kepala BKD 2. Foto Copy Karpeg, SKP, KTP,...
254
Syarat layanan penerbitan Cuti Besar :1. Melampirkan Bukti penyetoran ONH untuk Cuti Besar melaksanakan Ibadah Haji 2. Permohonan Cuti ditujukan...
318
Syarat layanan penerbitan Cuti Melahirkan : 1. Melampirkan Surat Dokter (keterangan perkiraan melahirkan).2. Permohonan Cuti ditujukan kepada...
305
Syarat layanan penerbitan Cuti Sakit :1. Surat keterangan dokter 2. Hasil uji kesehatan dari Tim yang ditetapkan oleh menteri yang...
344
Syarat layanan Jaminan Kematian (JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
200
Syarat layanan Jaminan Kematian(JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
175
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
295
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
271
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
205
No. SK : 857/313 /438.6.4/2020 Persyaratan Melampirkan fotokopi surat izin melakukan perkawinan / surat dokter / surat kematian / kartu...
624
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat ...
441
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat Izin Cuti...
332
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Penyelenggaraan...
315
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
527
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara...
225
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara...
359
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara...
240
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Kartu Istri/...
584
P NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Klaim DANA...
402
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Klaim Dana...
501
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat Izin...
664
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat izin...
568
PERSYARATAN Kartu Pegawai (KARPEG) SK Pengangkatan Menjadi CPNS SK Kenaikan Pangkat terakhir SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan...
4481
No. SK : 823/310/438.6.4/2020 Persyaratan • Kartu Pegawai (KARPEG) ...
476
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Tugas Belajar PNS...
390
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
534
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 ...
297
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 ...
301