Sejak tahun 2010, mutasi masuk PNS di Sidoarjo dilaksanakan sebuah proses seleksi penilaian/ Assesment yang dilaksanakan untuk mendapatkan PNS sesuai dengan standart kebutuhan yang dipersyaratkan Pemkab Sidoarjo. Hal ini didasarkan atas Formasi Kebutuhan sebagai dasar penerimaan dan yang masih kosong dan mengalami kekurangan.

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

Pola pembinaan karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.

Tujuan pola pembinaan karier PNS adalah: memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS agar tercapai kesesuaian antara tujuan PNS dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong peningkatan karier PNS. Sedangkan sasarannya adalah: memberikan kejelasan pola karier dan panduan penyusunan pola karier instansi serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah.