Profil

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Standar Pelayanan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggaraan  Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan poleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Kewajiban pimpinan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.Secara umum, kewajiban pimpinan daerah dapat dikategorikan menjadi 3 hal utama:1. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPimpinan daerah wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini termasuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.2. Menaati Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undanganPimpinan daerah wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan lain sebagainya.3. Melaksanakan Tugas dan Wewenang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganPimpinan daerah memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.Berikut adalah beberapa kewajiban spesifik pimpinan daerah:Menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undanganMenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahMembina dan melaksanakan kerja sama antar daerahMembina dan melaksanakan hubungan internasional dalam lingkup tugas dan fungsi daerahMengawasi pelaksanaan pembangunan daerahMemelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatMelindungi hak asasi manusia dan kelompok minoritasMemberikan pelayanan publik yang berkualitasMelaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undanganPimpinan daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.NO.NAMAJABATANTAHUN 2021TAHUN 2022TAHUN 20231BUDI BASUKI, ST., M.MT.KEPALA BADANLHKPNLHKPNLHKPN2ZAINUL ARIFIN UMAR, S.STP., MA.SEKRETARISLHKPNLHKPNLHKPN3FARIDA PUSPITASARI, S.Kom.KEPALA BID. PENGADAAN DAN PEMBERHENTIANLHKPNLHKPNLHKPN4DIANA AMBARUKMI, SH., MH., M.AP.KEPALA BID. PENGEMBANGAN MOTIVASI DAN DISIPLINLHKPNLHKPNLHKPN5KUSDIANTO, SH., MH.KEPALA BID. PENGEMBANGAN KOMPETENSILHKPNLHKPNLHKPN6DYTA TRISNASARI, S.Psi, M.Psi., Psikolog.KEPALA UPTD PENILAIAN KOMPETENSILHKPNLHKPNLHKPN

Visi dan Misi Kabupaten SidoarjoVisi"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo Yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"MisiMewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kulaitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;Membangun infrastuktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;Membangun SDM ungguldan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya;Mewujudkan masyarakat religius yang berpegangteguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga

TugasBKD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.FungsiBKD menyelenggarakan fungsi:perumusan kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;pelaksanaan kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;pelaksanaan administrasi BKD;pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.