BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kabupaten Sidoarjo
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
1060
Persyaratan Pelayanan Penerimaan Tamu / Kunjungan Kerja:1. Menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi:a. Identitas pemohon yang meliputi nama...
826
Syarat Pelayanan Pengelolaan Persuratan :1. Persuratan elektronik/manual melalui E-BuddyDitujukan ke alamat :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
36870
Syarat Layanan Peminjaman Ruangan :1. Menyampaikan surat permohonan peminjamanruangan tertulis yang berisi:a. Identitas pemohon yang meliputi nama...
615
Syarat Pelayanan Peminjaman Arsip :1. Hadir langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan Menyampaikan surat...
591
Syarat Layanan Dana Sosial PNS / Suami / Istri / Anak / Orang Tua Meninggal Dunia :1. Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI...
965
Syarat Layanan Dana Sosial PNS Rawat Inap :Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo tembusan Kepala BKD...
589
Syarat layanan Izin Melakukan Perkawinan:1. Surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD2. Form. Permohonan izin kawin3. Foto copy SK...
1094
Syarat layanan penerbitan Karis / Karsu 1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD2. Blangko Laporan Perkawinan...
926
Syarat layanan izin pencalonan Kepala Desa :1. Surat Pengantar dari unit kerja kepada Bupati tembusan Kepala BKD 2. Foto Copy Karpeg, SKP, KTP, KSK...
399
Syarat layanan penerbitan Cuti Besar :1. Melampirkan Bukti penyetoran ONH untuk Cuti Besar melaksanakan Ibadah Haji 2. Permohonan Cuti ditujukan...
552
Syarat layanan penerbitan Cuti Melahirkan : 1. Melampirkan Surat Dokter (keterangan perkiraan melahirkan).2. Permohonan Cuti ditujukan kepada Bupati...
645
Syarat layanan penerbitan Cuti Sakit :1. Surat keterangan dokter 2. Hasil uji kesehatan dari Tim yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan...
585
Syarat layanan Jaminan Kematian (JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
316
Syarat layanan Jaminan Kematian(JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
287
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
421
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
382
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
383
No. SK : 857/313 /438.6.4/2020 Persyaratan Melampirkan fotokopi surat izin melakukan perkawinan / surat dokter / surat kematian / kartu...
841
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat Cuti ...
600
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat Izin Cuti...
492
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Penyelenggaraan...
446
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
865
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
406
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
536
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
358
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Kartu Istri/...
828
P NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Klaim DANA...
516
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Klaim Dana...
655
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat Izin...
809
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat izin...
705
PERSYARATAN Kartu Pegawai (KARPEG) SK Pengangkatan Menjadi CPNS SK Kenaikan Pangkat terakhir SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan...
8214
No. SK : 823/310/438.6.4/2020 Persyaratan • Kartu Pegawai (KARPEG) • SK Pengangkatan...
827
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Tugas Belajar PNS...
706
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
960
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
430
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
473