BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kabupaten Sidoarjo
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
673
Persyaratan Pelayanan Penerimaan Tamu / Kunjungan Kerja:1. Menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi:a. Identitas pemohon yang meliputi nama...
534
Syarat Pelayanan Pengelolaan Persuratan :1. Persuratan elektronik/manual melalui E-BuddyDitujukan ke alamat :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten...
2455
Syarat Layanan Peminjaman Ruangan :1. Menyampaikan surat permohonan peminjamanruangan tertulis yang berisi:a. Identitas pemohon yang meliputi nama...
411
Syarat Pelayanan Peminjaman Arsip :1. Hadir langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan Menyampaikan surat...
335
Syarat Layanan Dana Sosial PNS / Suami / Istri / Anak / Orang Tua Meninggal Dunia :1. Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI...
573
Syarat Layanan Dana Sosial PNS Rawat Inap :Pengantar dari unit kerja kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo tembusan Kepala BKD...
484
Syarat layanan Izin Melakukan Perkawinan:1. Surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD2. Form. Permohonan izin kawin3. Foto copy SK...
507
Syarat layanan penerbitan Karis / Karsu 1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD2. Blangko Laporan Perkawinan...
653
Syarat layanan izin pencalonan Kepala Desa :1. Surat Pengantar dari unit kerja kepada Bupati tembusan Kepala BKD 2. Foto Copy Karpeg, SKP, KTP,...
279
Syarat layanan penerbitan Cuti Besar :1. Melampirkan Bukti penyetoran ONH untuk Cuti Besar melaksanakan Ibadah Haji 2. Permohonan Cuti ditujukan...
381
Syarat layanan penerbitan Cuti Melahirkan : 1. Melampirkan Surat Dokter (keterangan perkiraan melahirkan).2. Permohonan Cuti ditujukan kepada...
384
Syarat layanan penerbitan Cuti Sakit :1. Surat keterangan dokter 2. Hasil uji kesehatan dari Tim yang ditetapkan oleh menteri yang...
396
Syarat layanan Jaminan Kematian (JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
224
Syarat layanan Jaminan Kematian(JKM) :1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidoarjo 2....
200
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
323
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
301
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Kompetensi Metode...
239
No. SK : 857/313 /438.6.4/2020 Persyaratan Melampirkan fotokopi surat izin melakukan perkawinan / surat dokter / surat kematian / kartu...
685
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat ...
477
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat Izin Cuti...
362
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Penyelenggaraan...
346
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
582
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara...
279
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara...
406
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara...
263
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Kartu Istri/...
617
P NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Klaim DANA...
429
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Klaim Dana...
533
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat Izin...
698
NO. KOMPONEN URAIAN 1. Produk Pelayanan Surat izin...
594
PERSYARATAN Kartu Pegawai (KARPEG) SK Pengangkatan Menjadi CPNS SK Kenaikan Pangkat terakhir SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan...
5028
No. SK : 823/310/438.6.4/2020 Persyaratan • Kartu Pegawai (KARPEG) ...
579
NO KOMPONEN URAIAN 1 Produk Pelayanan Tugas Belajar PNS...
459
1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
639
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 ...
332
1. DASAR HUKUM 1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.2 ...
342