UMUM
  
   
Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.
  
   
Selain daripada itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juga telah menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berhak atas pensiun.
  
   
Pada pokoknya pensiun adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk itu setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah.
  
   
Karena pensiun bukan hanya sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri Sipil. Iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.
  
    Syarat-syarat Pensiun  
   
Pegawai Negeri Sipil berhak atas pensiun apabila :
  
   
1.
 Telah mencapai usia sekurang-kuranya 50 tahun dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangya 20 tahun.
2.
 Oleh Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rokhani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatan.
3.
 Mempunyai masa kerja sekurang-kurangya 4 tahun dan oleh Tim penguji Kesehatan Pegawai Negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rohani yang tidak disebabkan oleh karena menjalankan tugas kewajiban jabatan.
4.
 Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan negeri karena kelebihan, apabila telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurannya 10 tahun
5.
Mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
 
   
Dasar Pensiun
  
   
Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhir yang berhak diterima oleh seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum diberhentikan denga hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
  
   
Besarnya Pensiun
  
   
Besarnya pensiun sebulan adalah 2,5 % dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  
   
1.
 Pensiun pegawai sebulan sebanyak-banyaknya adalah 75 % dan sekurang-kurangnya 40 % dari dasar pensiun.
2.
 Apabila Pegawai Negeri Sipil mengalami keuzuran jasmani dan rokhani karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya, maka besarnya pensiun yang diterima adalah 75 % dari dasar pensiun.
3.
 Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 
   
Masa Kerja Pensiun
  
   
Masa kerja pensiun adalah masa kerja selama yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai negeri, termasuk masa kerja lainnya yang ditetapkan berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.
  
   
Pensiun Janda/Duda
  
   
Yang berhak menerima pensiun janda/duda adalah isteri (isteri-siteri) Pegawai Negeri Sipil pria, atau suami Pegawai Negeri Sipil wanita yang tewas atau meninggal dunia, atau penerima pensiun Pegawai Negeri yang meninggal dunia dan mereka sebelumnya sudah terdaftar sebagai suami/isteri sah Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
  
   
Besarnya pensiun janda atau duda adalah 36 % dari dasar pensiun, dengan ketentuan :
  
   
1.
 Apabila terdapat lebih dari seorang yang berhak mendapatkan pensiun janda, besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 36 % dari dasar pensiun dibagi rata antara isteri-isteri itu.
2.
 Besarnya pensiun janda/duda termasuk di atas, tidak boleh kurang dari 75 % dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya
 
   
Besarnya pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas adalah 72 % dari dasar pensiun, dengan ketentuan :
  
   
1.
 Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72 % dari dasar pensiun dibagi rata antara isteri-isteri.
2.
 Jumlah 72 % dari dasar pensiun termaksud di atas tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut gaji yang berlaku bagi almarhum suami/isteri.
 
   
Pensiun Anak
  
   
Anak-anak dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau meninggal dunia atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia, berhak menerima pensiun janda/anak.
  
   
Pensiun Orang Tua
  
   
Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan kembali sebagai pegawai bulanan tewas, apabila tidak meninggalkan suami/isteri/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada orang tua almarhum diberikan pensiun orang tua.
  
   
Apabila tidak ada ayah/ibu kandung dari almarhum tersebut di atas, maka pensiun orang tua diberikan kepada ayah/ibu angkatnya.
  
   
Pemberian Pensiun
 
   
Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, mulai Januari 1971 pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dibawah pengawasan dan koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai (BKN).
  
   
Pendaftaran isteri/anak
  
   
Pasal 19 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 menetapkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mendaftarkan isteri (isteri-isteri)/suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda.
  
   
Tatacara pendaftaran isteri/suami/anak tersebut diatur dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 19/SE/1989 dan Nomor SE-5/A/1989 tanggal 14 April 1989 untuk penerima pensiun pegawai.
  
   
Pendaftaran isteri/suami/anak yang dilakukan melampaui batas waktu tersebut tidak diterima.
  
   
Tatacara Penetapan Pemberian Pensiun
  
   
Kepala BAKN mengirimkan Formulir Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun, 18 bulan sebelum mencapai batas usia pensiun.
  
   
DPCP setelah dicek dan ditandatangani yang bersangkutan dan disahkan oleh pejabat kepegawaian dikembalikan kepada Kepala BKN paling lambat sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
  
   
Atas dasar DPCP tersebut, Kepala BKN menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menetapkan pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai kepada isteri/suami yang berhak atas pensiun janda/duda.
  
   
Apabila DPCP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Kepala BKN menetapkan surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai berdasarkan data yang ada pada BKN.
  
   
Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. Dengan demikian proses pembayaran pensiun sudah selesai sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, sehingga pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dapat segera menerima pensiun.
  
   
Landasan Hukum
  
   
1.
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pemberhentian Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai.
2.
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3.
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.
4.
 Surat Edaran Kepala BKN dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 19/SE/1989 dan Nomor SE-5/A/1989 tanggal 14 April 1989.
5.
 Jumlah 72 % dari dasar pensiun termaksud di atas tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut gaji yang berlaku bagi almarhum suami/isteri.
 
   
Kelengkapan Administrasi Pengajuan Pensiun
  
   
Mencapai Batas Usia Pensiun
 
1.
 Pengantar dari Unit Kerja kepada Kepala BKD
2.
 Permohonan Pensiun
3.
 Pas Foto Hitam Putih 4X6 tanpa kaca mata/tutup kepala
4.
 Foto Copy Karpeg, KTP, KSK
5.
 Foto Copy SK Bulanan/CPNS
6.
 Foto Copy SK Pangkat, Gaji Berkala, dan DP-3 Terakhir
7.
 Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disipin
8.
 Foto Copy Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak (Usia dibawah 25 tahun dan belum menikah)
9.
 DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun)
10.
 Paling lambat diajukan 6 bulan sebelum pensiun
11.
 Masing-masing dibuat dalam rangkap 6 (enam)
Pensiun Dini/Janda-Duda
 
1.
 Masa kerja pensiun minimal 20 th dan usia minimal 50 th
2.
 Surat permohonan bermaterai Rp. 6000 diketua atasan
3.
 Pas foto hitam putih tanpa tutup kepala dan atau kaca mata (menggunakan kertas dob)
4.
 FC Karpeg dan KTP yang masih berlaku
5.
 FC SK Bulanan / CPNS
6.
 FC SK Pangkat dan Gaji Berkala Terakhir
7.
 FC Akta Nikah (legalisir KUA)
8.
 Foto Copy Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak (Usia dibawah 25 tahun dan belum menikah)
9.
 Foto Copy Akta/ Surat Kenal Lahir Anak
10.
 Model C dan Daftar Susunan Keluarga
11.
 Surat Kematian dan Surat Ahli Waris dari Desa/Kelurahan diketahui Camat (Pensiun Janda/Duda)
12.
 Surat Hasil Uji Kesehatan bagi PNS yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
13.
 Masing-masing dibuat dalam rangkap 6
 
 
   

Selamat Datang di Website Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
  © Badan Kepegawaian, all right reserved. 2008